ijinkeramaian

PELAYANAN IJIN KERAMAIAN

 

Perijinan Keramaian

Dasar:

JUKLAP Kapolri No. POL/02/XII/95 Tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

Kegiatan yang dimaksud:

  1. Pentas musik band/dangdut;
  2. Wayang kulit;
  3. Ketoprak;
  4. Dan pertunjukan lainnya.

Persyaratan:

  1. Ijin Keramaian yang mendatangkan masa 300-500 orang (kecil)
    1. Surat keterangan dari kelurahan setempat;
    2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang punya hajat sebanyak 1 lembar;
    3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang punya hajat sebanyak 1 lembar.
  2. Ijin Keramaian yang mendatangkan masa lebih dari 1000 orang (besar)
    1. Surat permohonan ijin keramaian;
    2. Proposal kegiatan;
    3. Identitas penyelenggara/penanggung jawab;
    4. Ijin tempat berlangsungnya kegiatan.

 

Perijinan Kembag Api

Dasar:

  1. KUHP Pasal 510 Tentang Keramaian Umum;
  2. JUKLAK Kapolri No. POL:JUKLAK/29/VII/1991 Tanggal 23 Juli 1991 Tentang Pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan peledak non organik ABRI;
  3. JUKLAP Kapolri No. POL:JUKLAP/01/XII/1995 Tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

Persyaratan:

  1. Surat permohonan dari pemohon tentang pelaksanaan pesta kembang api, yang mencakup:
    1. Pesta kembang api tersebut digunakan dalam acara apa?;
    2. Jumlah dan jenis kembang api;
    3. Waktu/durasi penyalaan kembang api;
    4. Identitas penyala kembang api;
    5. Identitas penanggung jawab kegiatan;
    6. Ijin tempat pelaksanaan pesta kembang api;
    7. Rekomendasi dari Polsek setempat.
  2. Surat ijin impor (asal usul kembang api) yang didatangkan untuk kegiatan tersebut.

 

Perijinan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Dasar:

  1. UU No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Bentuk Penyampaian Pendapat Di Muka Umum:

  1. Unjuk rasa/demonstrasi;
  2. Pawai;
  3. Rapat umum;
  4. Mimbar bebas.

Ketentuan:

  1. Penyampaian pendapat di tempat umum disampaikan di tempat terbuka dan tidak membawa yang dapat membahayakan keselamatan umum;
  2. Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 24 jam sebelum pelaksanaan;
  3. Setelah menerima pemberitahuan tentang penyampaian pendapat di muka umum Polri wajib:
    1. Memberikan surat tanda terima pemberitahuan;
    2. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab/lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat;
    3. Mempersiapkan pengamanan tempat lokasi dan route yang dilalui;
    4. Bertanggung jawab untuk melindungi para peserta penyampaian pendapat di muka umum;
    5. Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengamanan.
  4. Sanksi-sanksi yang diperoleh apabila tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain:
    1. Dibubarkan bila tidak memenuhi dengan ketentuan;
    2. Perbuatan melangggar hukum dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
    3. Penanggung jawab melakukan tindak pidanan, dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ditambanh sepertiga dari pidana pokok;
    4. Barang siapa dengan kekerasan / ancaman dalam menyampaikan pendapat di muka umum dipenjara paling lama 1 (satu) tahun.